Kewenangan Dan Proses Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kayutangan Heritage Oleh Pemerintah Kota Malang

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kewenangan dan proses penyelenggaran program KOTAKU di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena semakin meningkatnya kawasan kumuh yang menjadi ancaman bagi kelayakan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini semenjak 2015 Pemerintah Pusat menargetkan pengurangan luasan kawasan kumuh melalui program KOTAKU yang kemudian menjadi platform kolaborasi antar satuan Pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi leading sector. Kota Malang menjadi salah satu wilayah target melalui program KOTAKU yakni di kawasan Kayutangan Heritage. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana sebetulnya kewenangan Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU, serta bagaimana proses penyelenggaraan program oleh Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU? 2. Bagaimana proses penyelenggaraan program KOTAKU di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yakni melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum yang dipakai yakni: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dokumen lainnya yang menunjang penelitian, skripsi dan jurnal. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis yuridis dan studi pustaka. Sedangkan analisi bahan hukumnya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui program KOTAKU memperoleh kewenangan secara delegasi, dalam hal ini kewenangan proses penentuan lokasi kawasan kumuh. Kemudian dalam proses penyelenggaraan program KOTAKU yang berada di Kayutangan Heritage, Pemerintah Kota Malang tidak mempunyai Peraturan Daerah yang terintegrasi langsung dengan strategi penanganan kawasan kumuh, selain itu Pemerintah Kota Malang menggunakan program KOTAKU tidak menyesuaikan dengan tipologi kawasan yang sangat rawan terhadap bencana. Sehingga berimplikasi pada kurang tepat sasaran dalam proses penyelenggaraan program yang berada di Kayutangan Heritage.