Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir Di Kota Malang

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kota Malang ?. Kedua, Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang ? Metode yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Yuridis – Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, berpa ilmu pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder, diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, arsip, kwitansi, berkas perkara, perjanjian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, pengamatan/observasi dan studi pustaka baik terstruktur maupun tidak struktur, serta terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier melalui akses internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum atau perpustakaan instansi terkait. Hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir Studi Kasus di Kota Malang menujukan bahwa pertumbuhan pembangunan yang massif tak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah saja, namun di wilayah dataran tinggi kali ini cukup menyita perhatian, karena kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk rawan bencana. Sudah tiga tahun terakhir ini, masyarakat Kota Malang dikejutkan dengan adanya peristiwa yang belum pernah tejadi sebelumnya, yaitu genangan air yang mengepung hampir seluruh sudut Kota Malang. Terdapat beberapa titik genangan yang dianggap membahayakan kondisi wilayah Kota Malang, dimana kedalaman lubang genangan mencapai 2 meter. Inilah kondisi yang disebut banjir. Dengan kondisi masyarakat Kota Malang yang memprihatinkan tersebut, pemerintah Kota Malang dalam hal ini telah mencanangkan program-program guna mengatasi bencana banjir tersebut. Dengan kondisi banjir yang menahun tersebut, pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan drainase baru dan berkelanjutan, untuuk merawat yang sudah ada. Pada tahun ini, pemerintah Kota Malang membuat perencanaan anggaran terkait “masterplan drainase” melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan melakukan kerjasama bersama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk mebuat peta drainase. Pengadaan drainase ini dikareakan terdapat temuan beberapa jalur drainase yang tidak berfungsi. Upaya pemerintah Kota Malang tersebut merupakan realisasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menunjang “Gerakan 100-0-100” berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kawasan Kumuh dan Surat Edaran Dirtjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016, dimana program tersebut tertuju untuk penanganan revitalisasi infrastruktur yang ada di area permukiman rawan di Kota Malang. Selain itu terdapat beberapa program yang telah dicanangkan guna penanggulangan bencana banjir yang telah menahun tersebut melalui “Proyek Mitigasi Bencana”, dimana terdapat beberapa persoalah terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penataan Ruang yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir berulang. Namun, program-program tersebut masih luput dari sempurna, banjir masih kerap terjadi dan masih banyak menimbulkan dampak yang lebih parah mengancam kehidupan warga Kota Malang.