Dalam penulisan skripsi ini mengakat sebuah permasalahan terkait analisis yuridis atas pejatuhan putusan lepas nomor 63/Pid.B/2021/Pn.Skm berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tetang hukum acara pidana, yang mana permasalahan ini dilatarbelakangi oleh sebuah kasus yang mana awal mulanya terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang ada didalam pasal 351 ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan akan tetapi dalam fakta persidangan ternyata majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan lepas dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menerima saksi adat yang mana hal ini dipersamakan oleh majelis hakim bahwa terdakwa telah memenuhi pasal 76 ayat 1 yang artinya bahwa perkara yang diajukan dalam keadaan nebies in idem sehingga dalam hal ini terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut ini: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanalepas menurut aKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?, 2. Apakah Restorative Justice bisa dijadikan dasar dalam penjatuhan Putusan lepas ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?. Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis nurmatif dengan menggunakan sebuah pedekatan baik perundang-undangan, secara konseptual, maupun dengan sebuah contoh kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau dikenal dengan bahan non hukum yang mana dalam peyusunan skripsi ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengelompokan, kemudian menyusun guna untuk menganalisa permasalahan yang ada guna menjawab atas sebuah isu permasalahan yang peneliti bahas saat ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perkara dengan nomor 63/Pid.b/2021/Pn.Skm didapatkan hasil bahwa saudara edi diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudari rahmatul dengan hasil Visum Et Repertum ditemukan sebuah luka memar dikepala dan dibawah leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul. Dalam perkara ini terlihat bahwa saudara edi telah memenuhi unsur pasal 351 ayat 1 KUHP yang mana ini telah didakwakan kepadanya, ternyata ketika dalam proses pemeriksaan saksi, saudara edi mengakui kesalahanya dan ini memohon agar tidak dituntut karena ia beralasan telah menjalani sanksi adat serta ia telah meminta maaf dan memenuhi syarat yang diajukan oleh korban telah terpenuhi dan telah terwujudnya perdamaian dengan mekanisme keadilan restoratif antara terdakwa dan korban yang mana hal ini telah disahkan secara adat. Dari fakta kejadian tersebut majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan lepas karena hal ini didasarkan adanya penyelesaian kasus ini secara adat yang mana hal tersebut menurut majelis hakim telah mengakomodir kepetingan korban serta telah memenuhi pasal 76 ayat 1 yang artinya bahwa perkara yang diajukan dalam keadaan nebis in idem serta didalam putusan Mahkamah Agung nomor 2127K/pid/2001 dan pengadilan negara jakarta Utara-Timur nomor 46/pid/78/UT/WANITA, serta putusan Mahkamah Agung nomor 1644K/Pid/1998 yang isinya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan terdakwa telah menjalankan dan telah dijatuhi sanksi secara adat, serta putusan PN.Jakarta Utara Timur nomor 46/Pid/78/UT/WANITA menjadikan sebuah perdamaian antara terdakwa dan korban sebagai penghapusan pidana.