Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pemerintah Kota Pasuruan (Studi Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan)

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah keterbukaan badan public dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan sesuai dengan amanat UU KIP. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) di Kota Pasuruan memiliki peran tersendiri terutama untuk masyarakat Kota Pasuruan. Dinas Kominfo ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pusatnya mendapatkan informasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi portal yang dikelola Dinas Kominfotik, tidak semua satuan kerja memiliki profile dan data yang lengkap, sehingga keberadaan www.pasuruankota.go.id kurang di rasakan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisi tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (2) Mendeskripsikan hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (3) Memahami keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Tentang KeterbukaanInformasi Publik (KIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara analisis atau konsepsecara mendalam mengenai hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Adapun pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti ; (a) observasi (b) wawancara (c) dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan tiga Langkah kegiatan yaitu ; reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah ; (1) tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (a) Identifikasi Isu Strategis dalam Upaya Implementasikan KIP. (b) Rencana Tindak Lanjut dalam Mendorong Upaya Implementasi KIP. (c) Hasil Pelaksanaan Kebijakan/Program dalam Mendorong Upaya Implementasi KIP. (2)Hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP (a) Tidak mengalami hambatan dalam komunikasi. (b) Tidak mengalami hambatan dalam sumber daya (c) Tidak mengalami hambatan dalam struktur birokrasi. (3) Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008. (a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public. (b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. (d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. (e) Mengetahui alasan kebijakan publik. (f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.