Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019-2021)

Abstract

Sistem desentralisasi yang diterapkan di pemerintahan Indonesia membuat setiap daerah wajib untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri demi terselenggaranya otonomi daerah yang mampu mewujudkan kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Malang sebagai daerah yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur memiliki potensi pendapatan daerah yang tinggi. Pemerintah berusaha untuk membiayai program kerjanya sendiri dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor pajak daerah yaitu pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang proses yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Malang serta mendeskripsikan dan menganalisa hasil pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pajak daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif yang lebih banyak membahas tentang kinerja dari pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame. Sehingga, dapat diketahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan proses analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Malang termasuk dalam kategori sangat efektif selama periode 3 (tiga) tahun mulai 2019-2021 di mana hal tersebut dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang telah melampaui target yang ditetapkan. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah termasuk dalam kriteria sangat kurang selama periode tersebut dikarenakan hasil pemungutan pajak reklame terhadap pajak daerah kurang dari 10%.