Penerapan Transparansi dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)

Saputro, Mochammad Nur Hadi

dc.contributor.author	Saputro, Mochammad Nur Hadi
dc.date.accessioned	2020-12-14T06:40:30Z
dc.date.available	2020-12-14T06:40:30Z
dc.date.issued	2020-07-11
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/852
dc.description.abstract	Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan UndangUndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadnya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan masyrakat dalam musdes apdes desa.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Apbdes	en_US
dc.subject	Transparansi	en_US
dc.subject	Pemerintah Desa	en_US
dc.subject	Transparency	en_US
dc.subject	Village Government	en_US
dc.title	Penerapan Transparansi dalam Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Sekarjoho Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)	en_US
dc.type	Other	en_US