Sanksi Hukum  Berupa Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Persaingan Usaha (Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)

Kusuma, Ach Suringgana

dc.contributor.author	Kusuma, Ach Suringgana
dc.date.accessioned	2020-12-14T07:02:05Z
dc.date.available	2020-12-14T07:02:05Z
dc.date.issued	2020-07-25
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/862
dc.description.abstract	Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ? Apakah sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu apabila melanggar pasal 15, pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sanksi hukum berupa ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan penguasaan pasar. Dengan sanksi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Ganti Rugi	en_US
dc.subject	Perbuatan Melawan Hukum	en_US
dc.subject	Persaingan Usaha	en_US
dc.title	Sanksi Hukum Berupa Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Persaingan Usaha (Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)	en_US
dc.type	Other	en_US