Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu

Abstract

Non-Governmental Organizations (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah adalah organisasi yang bekerja secara independen dari pemerintah dan bertujuan untuk memajukan suatu tujuan atau agenda tertentu, seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, NGOs berperan melakukan pemantauan terhadap berbagai isu sosial. Mereka melakukan pemantauan yang cermat dan penelitian mendalam untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran, faktor pendukung, kendala dan model di Malang Corruption Watch terhadap advokasi kebijakan tata ruang di Kota Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik di Kota Batu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang Kota Batu, dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut serta model advokasi kebijakan tata ruang di Kota Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Saidi 2004, yang membahas mengenai peran LSM dan toeri Sugiyah 2010 mengenai partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) MCW telah melakukan fungsi advokasi diantaranya pengawasan, audiensi serta demontrasi berkaitan tata ruang. 2) Sedangkan beberapa factor pendukung yaitu dukungan lembaga KPK, masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil dan ketidakemauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat. Ada beberapa saran dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan yakni ; 1) Pemkot Batu harus mengambil kebijakan tata ruang pro masyarakat. 2) MCW harus objektif dalam melihat pertimbangan pemkot Batu dalam kebijakan tata ruang dan memahami actor yang berperan dalam kebijakan tata ruang Kota Batu.