Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam jual beli tas bermerek hermes palsu menurut UU Merek dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam melakukan transaksi jual beli melalui tiktok shop masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dengan memperdagangkan produk tanpa sepengetahuan pemilik merek sehingga pemilik merek merasa dirugikan. Transaksi jual beli melalui tiktok shop harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan itikad yang baik dan memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatanperundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, yang berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik merek tas hermes yang telah terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek tanpa iizin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun sanksi administratif. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli tas merek palsu melalui media tiktok berhak mendapat perlindungan hukum, apabila ia sama sekali tidak mengetahui bahwa tas yang dibelinya adalah palsu. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tas Hermes palsu adalah membatalkan perjanjian karena adanya kekhilafan atau penipuan yang dilakukan oleh penjual tas merek Hermes palsu, karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian mengenai kesepakatan para pihak (Pasal 1320 butir 1 KUHPerdata).