Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Nugroho, Setyo

Dalam rangka peningkatan layanan dan perbaikan sistem, mohon maaf untuk sementara waktu Repositori UNISMA tidak dapat diakses secara optimal.

Show simple item record

dc.contributor.author	Nugroho, Setyo
dc.date.accessioned	2024-02-07T03:39:11Z
dc.date.available	2024-02-07T03:39:11Z
dc.date.issued	2024-01-24
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9121
dc.description.abstract	Pada skripsi, ini penulis mengangkat tentang faktor-faktor pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, dan peran Dinas Kesehatan dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo, serta perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo. Peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Probolinggo perlu penanganan yang serius, mengingat pelaku usaha masih terus memperjualbelikan produk kosmetiknya dengan mudah. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hadir sebagai payung hukum untuk memberikan hak bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha. Sehingga dalam proses penerapanya perlu dukungan dari lembaga pemerintah salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Sedangkan teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pelaku usaha memperjualbelikan produk tanpa izin edar di Kota Probolinggo dikarenakan (1). Faktor biaya dan harga, (2). Faktor kepedulian dan kesadaran, (3). Faktor wawasan dan pengetahuan, (4). Faktor lemahnya penegakan hukum, (5). Faktor mudahnya akses jual-beli. Sedanglan untuk peran dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo ada tiga yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Serta perlindungan hukum bagi konsumen dan sanksi bagi pelaku usaha didapatkan hasil bahwa perlindungan dari Dinas Kesehatan berupa layanan pengaduan, edukasi, dan sosialisasi. Sedangkan untuk sanksi bagi pelaku usaha yang diberikan Dinas Kesehatan berupa surat teguran, penyitaan, dan penutupan toko.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Perlindungan Konsumen	en_US
dc.subject	Kosmetik tanpa izin edar	en_US
dc.title	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar	en_US
dc.type	Other	en_US