Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Persprektif Hukum Positif

Abstract

Pada skrispi ini, penulis mengangkat judul Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang Persprektif Hukum Positif. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu peraturan dalam pelaksananya pada praktik tidak jarang menimbulkan ketidakpatuhan, bahkan sampai belum ada upaya tindaklanjut dalam pemenuhan kewajiban dalam melakukan transparansi pengelolaan APBD. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang? Dan 3. Bagaimana Upaya Sanksi Bagi Pelanggaran/Ketidakpatuhan Terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah? Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis-normatif atau jenis penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum melakukan transparansi. Dan adanya sanksi yang dapat dikenai akibat ketidakpatuhan pemerintah dalam melakukan transparansi pengelolaan APBD.