Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Surat-Surat Menurut Hukum Positif

Abstract

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Surat-surat Menurut Hukum Positif. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat, pada kalangan masyarakat volume transaksi jual beli sepeda motor bekas relatif sangat tinggi, mulai dari sepeda motor yang baru maupun second. Pada transaksi tersebut terdapat sepeda motor yang tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika konsumen membeli tanpa adanya surat-surat atau terbukti melakukan transaksi jual beli tersebut dapat dikenakan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa kelengkapan surat-surat yang diwajibkan ada dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas menurut hukum positif. 2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor bekas tanpa kelengkapan surat-surat yang di tetapkan hukum positif. 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang melaksanakan pemasaran sepeda motor bekas menurut hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan dengan bahan hukum primer maupun sekunder dan Undang-undang yang saling mengaturnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam terjadinya jual beli sepeda motor bekas tanpa adanya surat-surat yang melanggar Pasal 68 Undang-undang No. 22 tahun 2009 dikarenakan pada transaksi tersebut tidak adanya surat-surat . Akibat hukum dari transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya surat-surat mengacu kepada faktor- faktor, pencurian dan pendahan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan karena adanya masyarkat yang kurang tentang pemahaman hukum.