Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public adalah zona integritas. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dilakukan agar setiap institusi dan aparaturnya memiliki integritas, akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik kedepannya, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas, hasilnya tuntas dan terukur serta mudah diakses sehingga dengan sendirinya dapat terwujud. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengawasan internal, komitmen pimpinan dan peningkatan sumber daya manusia terhadap zona integritas melalui persepsi pemangku kepentingan di pemerntah kabupaten Probolinggo. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksplanatory. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendistribusian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Tim Zona Integritas di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 63 orang. Sedangkan sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil yaitu 63 orang. Uji instrumen menggunakan Pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap zona integritas. variabel komitmen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap zona integritas. variabel kompetensi SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap zona integritas. variabel pengawasan internal, komitmen dan Kompetensi SDM berpengaruh dan tidak signifikan terhadap zona integritas melalui persepsi pemangku kepentingan.