Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop Di Indonesia

Abstract

Pada Skrispi Ini, Penulis Mengangkat Judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop di Indonesia. TikTok Shop adalah fitur baru yang diperkenalkan oleh platform media sosial TikTok. Adanya kerjasama strategis antara TikTok Shop dengan Tokopedia memiliki konsekuensi. Dengan kerjasama ini, produk yang dijual oleh TikTok Shop akan dapat diakses oleh jutaan pengguna TikTok di Indonesia. Dengan kerjasama ini, produk yang dijual oleh TikTok Shop akan dapat diakses oleh jutaan pengguna TikTok di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan eksposur merek dan penjualan produk di platform tersebut. Kerjasama ini dapat mengubah dinamika pasar e-commerce di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa semakin banyak konsumen menggunakan TikTok Shop untuk berbelanja antara lain yakni kemudahan penggunaan, konten yang menarik, rekomendasi personalisasi, dan kesempatan bisnis. Dengan kombinasi faktor-faktor di atas, TikTok Shop semakin populer sebagai platform belanja yang menarik bagi konsumen. Analisis regulasi dan profilling kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam proses bisnis e-commerce sangat penting untuk dilakukan oleh semua kalangan dikarenakan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat. Perlindungan konsumen harus diperhatikan secara terus-menerus karena pertumbuhan teknologi digital yang cepat berdampak pada perkembangan platform e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dansekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara mendetail memang membahas perlindungan konsumen tapi tidak membahas dari sisi ekonomi digitalnya sebagai akibat dari perkembangan teknologi oleh karnanya diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur transaksi digital. Namun, secara umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih fokus pada pengaturan aspek teknis dan hukum dalam transaksi elektronik.