Eksistensi Tenaga Harian Lepas (THL) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu)

Abstract

Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mengalami banyak sekali permasalahan mengenai hak-hak pekerja. Upah yang didapat tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah penyapu jalan mengalami perbedaan dengan THL lainnya. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan kepastian hak tunjangan dan kepastian pekerjaan. Maka dari itu dalam skripsi ini, penulis mengangkat pembahasan mengenai pengaturan Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan hak-hak Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Metode peneitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan instansi terkait, dan juga data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan segala literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, menurut hubungan kerjanya tenaga harian lepas ini termasuk dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan mengenai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Lalu mengenai pelaksanaan hak-hak tenaga harian lepas di Kota Batu tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.