Legalitas Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Kepailitan

Abstract

Aset kripto telah diatur oleh Badan Pengawas Perdaganganan Berjangka Komoditi sebagai asset atau komoditas yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai alat tukar atau pembayaran. Bagaimana Legalitas aset kripto dan bentuk perlindungan hukum terhadap penerima aset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam mengatakan bahwa legalitas asset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan menurut KUHPerdata telah memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi syarat sah objek pembayaran, sehingga asset kripto tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan hak tagih. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima asset kripto sebagai alat pembayaran utang dalam kepailitan berkaitan dengan proses pembayaran oleh curator kepada kreditur, curator akan membereskan asset tersebut sampai dalam bentuk rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 36 Bappebti nomor 08 tahun 2021