| dc.description.abstract | Dalam mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah tentunya Pemerintah Kota Batu guna mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan sampah, yang dimana penjabaran tata cara pelaksanaannya melalui kewenangan Walikota bahwa urusan yang mengenai pengelolaan sampah Walikota dapat menunjuk Pejabat atau Dinas terkait. Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 terkait pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik analisa data yang digunakan yaitu menurut milles huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini berfokus pada empat indikator dalam model implementasi kebijakan yang efektif menurut Jan Merse dalam Yulianto Khadji (2018). Grand teori dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan 1) Informasi, merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, Informasi yang dimaksud adalah adanya keterbukaan dan komunikasi dalam sebuah kebijakan. 2) Isi Kebijakan, isi kebijakan berpengaruh pada manfaat dan sasaran yang dapat dirasakan pada kebijakan. 3) Dukungan Masyarakat, dukungan masyarakat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan dalam suatu kebijakan. 4) Pembagian Potensi, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
Hasil penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Jan Merse adalah; 1) Informasi, Informasi yang diberikan oleh implementator kebijakan berupa informasi terkait petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pendistribusian sampah, bentuk dimensi informasi ini adalah sosialiasai, lokakarya, pendampingan dan publish konten terkait pengelolaan sampah yang di muat via media sosial; 2) Isi Kebijakan, Isi kebijakan dalam dimensi ini adalah petunjuk teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri; 3) Dukungan Masyarakat, Masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksana kebijakan ini secara partisipatif mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah secara mandiri. Penolakan yang terjadi pada sebagian masyarakat di sekitar TPA Tlekung; 4) Pembagian Potensi, Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini diatur sesuai tupoksi dan juknis yang ada di Perwali No. 66 Tahun 2020. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 Pasca Penutupan TPA Tlekung adalah; 1) Faktor penghambat teknis berupa ketidak merataan sarana dan prasaran yang diberikan pemerintah terkait penglolaan sampah mengakibatkan ketidak teraturan pola pendistribusian sampah serta hambatan teknis lainya yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurangnya teknologi pengolahan sampah yang tepat guna; 2) Faktor penghambat non teknis yang terjadi pada partisipasi publik yang masih minim serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu dan mandiri di masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA Tlekung. | en_US |
