Dana desa merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi pada keuangan yang terdapat dalam desa dengan baik, serta memberikan peluang bagi kemandirian desa untuk mencapai kesejahteraan dengan wewenangnya. Dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa aturan yakni penerapan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi, karena dana desa merupakan hak dari publik, sehingga untuk pertanggung jawabannya juga kepada publik. Penelitian ini merupakan upaya dalam menganalisis penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada setiap desa yang terdapat di kecamatan Pakis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertangung jawaban. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 desa yang ada di kecamatan Pakis. Berdasarkan hasil penelitian adalah terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa untuk melakukan penerapan akuntabilitas dengan baik yakni lemahnya sumber daya manusia yang mampu mempengaruhi kinerja pemerintah. Adapun untuk saat ini dana desa sebagian di alihkan pada bantuan penanganan COVID-19 sehingga terdapat pengalihan atas dana desa yang sebelumnya telah direncanakan.