Inovasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan bagi instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masyarakat serta memudahkan pencapaian tujuan berbagai pihak. Inovasi merupakan salah satu wujud upaya reformasi pelayanan publik agar dapat menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu wujud inovasi adalah penggunaan e-government dalam pelayanan publik, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto melalui inovasi pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis website “Majapahit GIS” yang telah digagas sejak akhir Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan inovasi pelayanan berbasis website (e-government) pada pelayanan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah : 1) Penerapan inovasi pelayanan berbasis website meliputi : efektivitas inovasi, keberhasilan penerapan e-government, dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik; 2) Faktor pendorong dan penghambat; 3) Strategi mengatasi hambatan dalam inovasi pelayanan. Teknik analisis data menggunakan interactive model analysis dari Miles, Huberman and Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berbasis website Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) “Majapahit GIS” di BAPPEDA Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup efektif dan telah memenuhi prinsipprinsip aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, dan akuntabilitas. namun belum berhasil optimal dalam mewujudkan “one database system” atau sistem layanan terintegrasi yang dapat menyediakan seluruh data untuk mendukung perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Mojokerto. Faktor pendorong dalam inovasi ini adalah komitmen pimpinan, sumber daya manusia, sarana prasarana serta dukungan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi : kurangnya tenaga ahli di bidang IT, akses yang lamban karena aplikasi menggunakan jaringan internet terbuka, menu dialog publik yang belum efektif untuk konsultasi, kurangnya data pendukung, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan sistem reward and punishment yang mendukung pelaksanaan kebijakan “one database system”. Strategi untuk mengatasi hambatan dalam inovasi ini meliputi : 1) penggunaan jaringan fiber optic yang disediakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesepatan akses pelayanan online; 2) Optimalisasi fungsi menu dialog publik; 3) Menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan tenaga ahli di bidang IT.