Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Nugraha, Surya Adi

Dalam rangka peningkatan layanan dan perbaikan sistem, mohon maaf untuk sementara waktu Repositori UNISMA tidak dapat diakses secara optimal.

Show simple item record

dc.contributor.author	Nugraha, Surya Adi
dc.date.accessioned	2021-10-21T03:57:09Z
dc.date.available	2021-10-21T03:57:09Z
dc.date.issued	2021-05-28
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2125
dc.description.abstract	Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengetahui akibat hukum notaris yang terlibat pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta adalah notaris haris teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) jika pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila notaris secara tidak sadar namun terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dikenakan pasal 3 UU TPPU, dan jika notaris itu sebenarnya sudah mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang tapi tetap membuatkan akta bagi kliennya maka dikenakan pasal 5 UU TPPU. Kata Kunci : Prinsip kehati-hatian Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Kenotariatan	en_US
dc.subject	Prinsip Kehati-hatian Notaris	en_US
dc.subject	Perlindungan Hukum	en_US
dc.subject	Tindak Pidana Pencucian Uang	en_US
dc.title	Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Tindak Pidana Pencucian Uang	en_US
dc.type	Other	en_US