Notaris adalah pejabat umum yang memformulasikan kehendak masyarakat (para penghadap) kedalam suatu akta otentik. Pembuatan akta otentik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembuatan akta ...

Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataanya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. ...

Keberadaan Yayasan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang ...

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan ...

Industri perbankan merupakan salah satu dari komponen-komponen yang penting didalam perekonomian nasional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kemajuan serta kesatuan dari ekonomi nasional sendiri, stabilitas ...

Klup YMA 28 adalah Klup yang ada di sukabumi akan tetapi dalam memajukan sepak bola manajemen meminjam uang kepada pihak ke-3 dan menyebabkan kasus gugatan dipengadilan yang dianggap oleh salah satu pihak dianggap wanprestasi ...

Pemeliharaan data merupakan kegiatan terhadap adanya suatu perubahan terkait data-data didalam sertifikat. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pada data yuridis antara salinan buku tanah dengan buku ...

Berkaitan dengan perseroan terbatas ditafsirkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbtas yang kemudian di ubah melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, ...

Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaanya kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak ...

Pembuatan Akta Konsen Roya tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam praktik dibuat sebagai pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang hilang untuk ...