Browsing MT - Notary by Issue Date
Now showing items 1-20 of 157
-
Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Lahirnya ... -
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum (Studi Kasus di Kantor Notaris Malang)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, ... -
Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis ... -
Peran Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum pada Masyarakat (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Jabatan Notaris adalah jabatan yang bersinggungan dengan kata “kepercayaan”. Undang-Undang telah memberikan ultimatum dimana para Notaris selain berwenang untuk membuat suatu akta otentik namun juga harus menjaga ... -
Analisis Yuridis terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2020-07-11)Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep pengaturan cyber notary di Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan cyber notary dalam perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Cyber notary merupakan ... -
Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai menurut Peraturan Presiden Nomer 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Studi di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-16)There are three statement problems in this research. First, how is the process of the land mastery of the coast reclamation in Patereman village, Modung district, Bangkalan. Second, how is the rights status of land mastery ... -
Pensertifikatan Tanah Negara oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Kasus di Kota Balikpapan Kalimantan Timur)
(Universitas Islam Malang, 2020-07-16)Tanah yang belum ada haknya atau belum dilekati oleh suatu hak disebut Tanah Negara.Pada daerah pusat perkembangan ekonomi, pada umumnya tanahtanah negara telah berada dalam penguasaan penduduk atau rakyat.Di Kota Balikpapan ... -
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Malang, 2020-10-27)Penelitian tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan Waarmerking berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui ... -
Analisa Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Hak Anak Pada Kepemilikan Tanah Di Kota Blitar
(Universitas Islam Malang, 2020-12-06)Kepemilikan tanah pada anak dan pasangan perkawinan campuran sering kali menjadi masalah tersendiri. Pada kepemilikan tanah perkawinan campuran di Indonesia bermasalah karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan ... -
Status Hak Atas Tanah Pasca Bencana Likuifaksi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Palu (Studi Kasus Likuifaksi Di Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Petobo)
(Universitas Islam Malang, 2020-12-11)Tanah sebagai sumber daya alam memegang peranan penting dalam pembangunan kota palu pasca bencana likuifaksi, bencana ini menimbulkan komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak ... -
Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv), Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Di Kota Ambon)
(Universitas Islam Malang, 2020-12-26)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). ... -
Efektivitas Pasal 111 Ayat (4) Dan Ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Yang Mengatur Atas Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pewarisan (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
(Universitas Islam Malang, 2021-01-06)Terdapat dugaan tidak efektifnya suatu pelaksanaan peraturan perundangundangan di Kabupaten Malang, terkait Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 PP No. ... -
Implikasi Hukum Bagi Ppat Yang Tidak Mendaftarkan Akta Ppat Lebih Dari 7 (Tujuh) Hari Kerja Ke Kantor Pertanahan (Study Kasus Pada Ppat Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo)
(Universitas Islam Malang, 2021-01-25)Penelitian ini membahas mengenaiadanya pendaftaran akta PPAT ke kantor Pertanahan (BPN) yang melebihi dari 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan di kantor PPAT yang di daftarkan ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten ... -
Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2021-01-25)Pemberian hibah wasiat sifatnya mutlak dengan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1666 KUHPerdata, tetapi permasalahan mengenai keabsahan hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ... -
Norma Keharusan Notaris Hadir Secara Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keadaan Darurat Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19
(Universitas Islam Malang, 2021-02-02)Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah. Memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lapangan hukum perdata. Pemerintah memberikan ... -
Kepastian Hukum Status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
(Universitas Islam Malang, 2021-02-12)Adanya pekerja asing (orang/WNA) yang berkerja di Indonesia, sehingga membutuhkan tempat tinggal baik yang horizontal maupun yang vertikal (rumah susun), baik karena didasarkan hubungan sewa menyewa ataupun didasarkan ... -
Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)
(Universitas Islam Malang, 2021-02-20)Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu ... -
Peranan Notaris/PPAT Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
(Universitas Islam Malang, 2021-02-20)Dalam penelitian ini telah dilakukan pengamatan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic pada tanah yang belum bersetifikat yang bersumber penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten ... -
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Obyeknya Ada Sengketa Di Kabupaten Blitar. (Study Di Kantor Notaris Dan Ppat Nurul Sri Iswardhani, S.H., M.Kn.)
(Universitas Islam Malang, 2021-02-25)Arti tanah bagi manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik dan sengketa pertanahan, untuk mengurangi konflik dan sengketa tersebut membutuhkan perangkap hukum dan system administrasi ... -
Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Universitas Islam Malang, 2021-03-03)Pada hukum positif di Indonesia, ahli waris mendapatkan warisan si pewaris pada saat pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan dalam KUH Perdata dibagi kedalam dua jenis yaitu hubungan darah dan wasiat atau testament. Harta ...