Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan Air Di Kota Malang (Studi pada Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman“DPUPRPKP” Kota Malang)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar permasalahan sistem saluran drainase yang tidak mampum menampung volume air saat terjadinya hujan. Hal ini dapat terjadi karena faktor tersumpalnya saluran drainase oleh sampah dan kapasitas saluran drainase dapat dikatakan kurang memadai, dan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas PUPRPKP Malang dalam penanggulangan banjir dan genangan air pada Dinas PUPRPKP Kota Malang. Faktor pendukung dan penghambat Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir dan genangan air. Medote Penelitian ini dengan Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara metode pendekatan penelitian analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran data secara menyeluruh kepada responden. Penelitian dalam hal ini mengumpulkan data berupa wawancara kepada responden dan diungkapkan dengan apa adanya sesuai bahasa dalam penelitian. Untuk teori implemntasi kebijakan dari George C. Edward III yang bersandar pada empat variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam menjalankan kebijakan penanggulangan banjir karena saluran drainase Pemerintahan Kota Malang khususnya dinas PUPRPKP kota Malang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2014 yaitu Peningkatan, pemantauan dan pembersihan saluran drainase. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan memenuhi keandalan pelayanan, dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan. Dinas PUPRPKP Kota Malang dalam melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan, mereka konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan rutin yang mereka kerjakan untuk terus memantau perkembangan pada saluran drainase dan tetap menjaga fungsi drainase dengan baik. Terkait Stuktur Birokrasi yaitu Sekretaris Dinas PUPRPKP Kota Malang, Bidang Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan. Faktor Penghambat yaitu manusia yang masih saya membuang sampah satgas hanya berjumlah 12 satgas di tahun 2021, adanya komunikasi yang baik dari setiap intasi, aparat Negara dan masyarakat dalam penanggulangan banjir dan genangan air.

Kata Kunci : Implementasi, Drainase, Sampah