Saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional, salah satunya melalui Kebijakan Dana Kelurahan yang bertujuan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Pelaksanaan dana kelurahan dimulai pada tahun 2019. Tahun 2020 makin luasnya penyebaran wabah Covid-19 menjadi sebuah isu internasional yang harus segera diambil tindakan sampai tingkat kelurahan/desa dengan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan dan penanganan covid-19. Pada tahun 2021, akibat pandemi, kondisi ekonomi daerah ikut terdampak sehingga mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan, bagaimana implementasi tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan, serta apa saja yang menjadi kendala dalam tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan, untuk mengetahui implementasi tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam tata kelola dana kelurahan di kelurahan Sumber Wetan. Jenis Penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif,. Lokasi di Pemerintah Kota Probolinggo dan situs di Kelurahan Sumber Wetan. Metode pemilihan informan menggunakan teknik Non Probability Sampling melalui purposive sampling. teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, serta Studi Dokumen. Uji keabsahan data meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan interactive model analysis dari Miles. Huberman dan Saldana melalui Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tata Kelola Dana Kelurahan di Kelurahan Sumber Wetan tidak optimal. Kegiatan infrastruktur tidak dilaksanakan, karena tidak seluruhnya ada dan diatur di dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019. Kendala komitmen di tingkat Kota, Kejelasan konsistensi sumber dana, arahan Pimpinan sangat berperan, karena Kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana, terkendala dengan mindset bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana resiko jabatan dipertaruhkan.