Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Norma Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Sanksi Hukum Yang Berlaku Di Kabupaten Malang

Abstract

Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil permasalahan norma dan kepatuhan masyarakat Kabupaten Malang terhadap sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dimana hal tersebut akan penulis teliti secara yuridis dan sosiologis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dan rasa ingin tahu penulis terhadap norma norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat Kabupaten Malang, serta kepatuhan terhadap sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang menjadi tindak lanjut dari norma-norma tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikuti: 1. Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang pada tahun 2019-2021? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas? 3. Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan norma dan kepatuhan masyarakat atas sanksi hukum yang berlaku di Kabupaten Malang? Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan dua jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Selanjutnya keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh akan di kaji dan dianalisis dengan pendekatan yang ada untuk menjawab permasalahan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dari penelitian yang penulis lakukan telah memperoleh berbagai hasil yang diantaranya, terjadinya berbagai jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang, mulai dari kemacetan hingga laka lantas yang rentang kejadiannya cukup tinggi. Dimana berbagai jenis pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kesadaran hukum masyarakat hingga penegakan hukum itu sendiri. Dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi perlanggaran lalu lintas yang terjadi, mulai dari sosialisasi dan edukasi, hingga ke penindakan secara tegas oleh aparatur negara.