Kedudukan Saksi Verbalisan Atas Pengakuan Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Sebagai Alat Bukti

Abstract

Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP sepert: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterarangan terdakwa. Saksi verbalisan tidak termasuk dalam KUHAP, namun sering terjadi dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pengakuan saksi verbalisan dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersierm serta analisis kualitatif dilakukan secara sistematis guna mendapat jawaban atas permasalahan. Keterangan saksi merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang dihadirkan hakim di dalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kehadiran saksi verbalisan ini untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika dilakukan penyidikan terdakwa berada dibawah tekanan atau paksaan. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apalagi keterangan saksi verbalisan diambil dalam suatu persidangan