Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Dokter Atas Tindakan Malpraktik

Abstract

Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana malpraktik terdapat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salah satunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, pemberian hak kepada korban untuk melakukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, serta bersamaan melakukan upaya hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum berkaitan dengan tanggung jawab dokter tindakan malpraktik yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa malpraktik masuk dalam ranah hukum pidana selain perdata dan administrasi. Dokter dapat dituntut secara pidana, meskipun hukum pidana tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana atas malpraktik tersebut Namun beberapa pasal konvensional dalam KUHP secara implisit menyebut ketentuan tentang malpraktik yang dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dalam kajian hukum positif di Indonesia.