Saat berhadapan dengan permasalahan Kesehatan, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa waga negaranya untuk memenuhi hak rakyatnya atas Kesehatan dan terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang optimal. Rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapat penolakan layanan medik? Apakah setiap tindakan tenaga Kesehatan yang melakukan penolakan layanan medik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapat penolakan layanan medik dan untuk mengetahui tindakan tenaga Kesehatan yang melakukan penolkan medik dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan konseptial (conceptual approach). Penolakan layanan medik merupakan tindakan melanggar hukum pidana, perdata dan hak asasi manusia namun salah satu faktor terjadinya penolakan medik adalah kurangnya sumber daya manusia dan failitas yang memadai.