Pelaksanaan pilkada dibenturkan dengan perdebatan teotiritis dan konseptual apakah pilkada tersebut masuk rezim pemilu atau pemerintahan daerah. Perbedaan pandangan mengenai pilkada termasuk dari rezim pemilihan umum atau rezim pemerintahan daerah tersebut berimplikasi yuridis terhadap kewenangan mengadili dan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada sejak pilkada diatur dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PILKADA menjadi Undang-undang dan Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Indonesia adalah berkaitan dengan lembaga yang berwenang menyeseleasaikan dan memperluas kewenangan lembaga tersebut dalam penanganan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, semula hanya berwenang menyelesaikan perselisihan hasil, juga memeriksa pelanggaran pada tahap pemilihan berupa pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan. Pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan kebutuhan hukum karena lembaga seperti MK dan MA tercatat pernah menolak menyelesaikan hasil pilkada. Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pilkada dapat dilihat dari dua aspek. Pertama aspek faktor kebutuhan hukum (legal requirements factor), Kedua, faktor kebutuhan kelembagaan (institutional needs factor), yakni urgensi dalam aspek kebutuhan kelembagaan ini erat kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perselisihan hasil pilkada saat ini di MK, sehingga hal tersebut dapat dijadikan parameter kebutuhan kelembagaan dalam pembentukan badan peradilan khusus pilkada.