Analisis Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dan pelaporan assets daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, system pengelolaan dan pelaporan assets daerah barang milik daerah yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dalam menghadapi kendala atau hambatan dalam pengelolaan assets daerah barang milik daerah, serta mengevaluasi pengelolaan dan pelaporan assets daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus (case study research). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, studi Pustaka dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang dilakukan dengan menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran. System pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah menggunakan SIMDA untuk mengelola keuangan dan aset barang milik daerah agar dapat di pertanggungjawabkan dengan tepat, jelas, terukur sesuai dengan kondisi yang semestinya. Dan upaya yang dilakukan pengelolaan dan pelaporan aset daerah barang milik daerah melakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dengan lebih mengoptimalkan kerangka kebijakan dengan menyusun kembali aturan-aturan yang di berlakukan Pengelolaan serta pelaporan aset daerah barang milik daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.