Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap isu-isu baru yang terjadi dan bahkan dikemudian hari akan lahir sebuah ancaman bersama terhadap keamanan dan pertahanan sebuah Negara, terutama di Indonesia. Entitas-entitas baru mermunculan sebagaimana tampak hangatnya diperbincangkan dalam dunia internasional yang seolah-olah menjdikan enitas diri itu sebagai sebuah pemerintahan yang bedaulat bahkan sebuah negara sekalipun. Misalnya, ISIS Islamic State of Iraq and Syria mengaku bahwa dirinya merupakan sebuah negara (Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam/ Islamic State of Irak and Syiria) yang pada masa itu di deklarasikan pada 29 Juni 2014 yang meliputi dua komponen negara yaitu Irak dan Suriah. Dengan demikian, lahirlah anggapan baru bahwa ISIS tersebut bukanlah sebuah Negara dengan beberapa alasan yang kuat yakni salah satunya adalah sebuah pengakuan yang diberikan oleh negara-negara lain. Maka dari itu masih diragukan bahwa ISIS ini tergolong sebagai sebuah Negara yang berdaulat. Dilain sisi lain, ada yang lebih pokok dalam pembahasan ini yakni mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal ini yang bergabung dalam kelompok ISIS tersebut yang ditinjau dari beberapa teori yang kemudian telah peneliti sinkronkan pada hukum positif dan internasional. Dan hal ini juga merupakan usulan atau saran terhadap pemerintah atas kasus yang terjadi sekarang ini atas tindakan yang harus diambil, karena soal pemulangan eks isis WNI yang akan kembali ke Indonesia ini tidak jauh dari identitas individu-individu dalam berbagai latar belakang masalah sehingga terdampar di wilayah ISIS, serta persoalan ini tentunya tidak luput dari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak akan pernah lepas dari persoalan perlindungan haknya.