Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Dau

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan perlu di lakukan oleh pemerintahan Kecamatan Dau guna menunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Dau. Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh Pendidikan Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi serta apa saja faktor yang mempengaruhi, untuk mewujudkan implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau (2) mengekplanasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas yang diteliti dengan model implementasi Edward III menghasilkan penyampaian komunikasi secara vertikal secara formal, sumber daya yang terlibat dengan dukungan fasilitas serta dana yang diajukan, untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan maka sekolah menggunakan sistem presensi melakukan adaptasi kurikulum untuk siswa penyandang disabilitas, dan tidak ada struktur organisasi khusus dalam penerapan kebijakan namun peran Lembaga, peran Masyarakat, serta peran keluarga dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas masih dalam masa pemantauan karena banyak Masyarakat dan keluarga yang masih belum memahami betapa pentingnya Pendidikan untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai wujud konservasi pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas. Faktor sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimana ketersediaan guru mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Serta Sumberdaya finansial dimana (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan masih belum tercukupi dengan baik.