Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Terkait Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Yang Wanprestasi

Abstract

Tata kelola keuangan pada sebuah perusahaan asuransi (PA) diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan PA maupun reasuransi di Indonesia. Dalam kasus wanprestasi perusahaan asuransi dalam penyehatan memiliki opsi restrukturisasi akan tetapi restrukturisasi sangat berdampak bagi nasabah, akan tetapi nasabah pemegang polis asuransi dapat meminta perlindungan hukum dan keadilan dalam hal pengembalian ganti rugi yang dialami. Perlindungan hukum ini didasarkan pada bukti otentik, yaitu polis asuransi. Dalam konteks restrukturisasi perusahaan asuransi, perlindungan hukum bagi pemegang polis juga dapat melibatkan lembaga pengawas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., perlindungan hukum bagi pemegang polis terkait restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan keterlibatan lembaga pengawas keuangan seperti OJK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang– undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni Teknik pengumpulah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penyeselesain restrukturisasi perusahaan asuransi yang wanprestasi terhadap pihak tertanggung bisa melakukan dengan secara litigasi dan non litigasi jika perusahaan asuransi tidak memenuhi hak oleh pihak tertanggung