| dc.description.abstract | Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2020, dengan konsep omnibus law yang bertujuan untuk menyederhanakan puluhan regulasi yang berbeda menjadi satu Undang-Undang, guna meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju. Dengan telah dikeluarkanya Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan diwajibkan menyesuaikan kebijkan perusahaan, yang dalam hal ini adalah peraturan perusahaan dengan berkiblat pada regulasi yang baru. Namun kenyataanya, tidak semua perusahaan di Kabupaten Malang dapat mengadopsi keseluruhan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja kedalam peraturan perusahaan mereka.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif berpendekatan kaulitatif, dengan fokus penelitian terkait Kebijakan Dinas Kabupaten Malang terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Konteks ketenagakerjaan, serta memahami tentang persyaratan dan prosedur dalam proses pengesahan peraturan perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Sumber data diambil dari informasi yang didapat menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan staff Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, serta 7 (tujuh) perusahaan yang disampling dari berbagi sektor, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan perusahaan milik asing. Teknik yang digunakan dalam memilih koresponden dari beberapa perusahaan tersebut, berdasar pada teknik purposive sampling, serta snowball sampling, yang mana dari data tersebut akan dianalisi menggunakan Teknik analisis data model Milles Huberman yang meliputi, pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan. Dengan tetap memperhatikan keabsahan data yang ada, dengan berpatokan pada sisi credibility data yang digunakan sebagai bahan penelitian.
Kesimpulan penelitian ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang merupakan salah satu ujung tombak sebagai pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Malang dalam melakukan sosialisasi maupun implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi Ketenagakejaan, yang mana dari hasil analisis ditemukan beberapa catatan. Yaitu, dari aspek penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya menyeluruh, yang mana didapati masih banyak perusahaan yang belum paham terkait Undang-Undang Cipta Kerja, maupun adanya perusahaan yang belum dapat mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja karena terdapat beberapa kendala di lingkup perusahaannya, Serta munculnya beberapa perusahaan yang membutukan solusi agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai regulasi yang ada. Sebagai saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah meningkatkan jangkauan sosilasi terkait pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dan memberikan solusi kepada perusahaan yang masih mengalami kendala dalam melakukan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Peraturan Perusahaan mereka.
Kata Kunci : Dinas Tenaga Kerja, Peraturan Perusahaan, Undang-Undang Cipta
Kerja | en_US |
