Pada skripsi ini, penulis mengangkat topik tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda. Permasalahan yang muncul dari hubungan manusia dengan tanah sebenarnya tidak berkaitan dengan kondisi tanah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Masalahnya terletak pada tumpang tindih dalam penguasaan tanah. Saat ini, terdapat kasus di mana dua atau lebih sertifikat tanah telah diterbitkan untuk satu bidang tanah yang sama. Keberadaan dua atau lebih sertifikat tanah yang saling tumpang tindih ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, suatu situasi yang sangat tidak diinginkan dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap penerbitan sertifikat ganda oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat isu hukum terkait apa penyebab terjadinya penerbitan sertifikat ganda serta bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan adanya sengketa sertifikat ganda. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penlitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda ialah karna pemetaan yang masih manual terutama sebelum tahun 2000, serta adanya niat jahat dari pihak tertentu dalam pendaftaran tanah dan peran BPN dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan sertifikat ganda ialah dengan melakukan proses mediasi serta sebagai mediator dari kedua belah pihak yang tengah bersengketa, selain itu BPN berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN mengenai pembatalan sertifikat.