Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terjadinya perbedaan antara luas tanah faktual dengan luas tanah yang ada dalam sertifikat. Dalam hal ini, penulis membuat dua rumusan masalah, yang pertama mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan luas tanah faktual dengan luas tanah dalam sertifiat, yang kedua mengenai bagaimana proses mediasi dilakukan. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan dengan menggunakan Undang-undang (statute approach), dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan, faktor penyebab timbulnya permasalahan perbedaan luas aslinya dengan luas tanah yang ada dalam sertifikat disebabkan karena metode pengukuran yang digunakan pada waktu pendataan tanah masih menggunakan alat sederhana, dan pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Terpadu (PTSL). Proses musyawarah dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Saran dari penelitian ini, apabila terjadi kesalahan pengukuran pada sertifikat tanah segera memberitahukan kepada petugas dan mentaati prosedur yang diperlukan. Dan apabila hasil musyawarah tidak sesuai seperti keinginan para pihak yang bersengketa, lebih baik diserahkan pada pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).