Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Umat Beragama Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Gadingkulon Kec. Dau Kab. Malang)

Abstract

Diskursus perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru dalam dunia akademika. Meskipun demikian, problematika perkawinan beda agama masih saja menyisakan polemik yang sampai saat ini terus berlangsung. Misalnya, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim masih terjadi silang pendapat tentang hukumnya. Sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum juga masih terbuka ruang diskursus untuk dapat dielaborasi lebih dalam. Misalnya, jika kajian itu merujuk pada hukum progresif yang memiliki orientasi bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Teori hukum progresif memiliki tujuan mencipatkan keadilan, kesejahteraan bagi semua rakyat. Maka oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Umat Beragama Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum dengan locus penelitian di Desa Gadingkulon Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Gadingkulon? Serta bagaimana Konsep Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Umat Beragama Perspektif Pasangan Suami-Istri di Desa Gadingkulon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif, yuridis, sosiologis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Gadingkulon cukup variatif, ada yang melakukan perkawinan beda agama tanpa tercatatkan di KUA atau pun di Kantor Catatan Sipil. Ada juga yang melakukan perkawinan beda agama dengan motif agar mendapatkan legalitas administrasi Negara dan juga motif agar mendapatkan restu dari keluarga. Terkait dengan konsep harmonisasi umat beragama dalam perkawinan beda agama ditemukan bahwa konsep utama yang diimplementasikan oleh pasangan suami-istri adalah toleransi.