| dc.description.abstract | Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Ketertiban dan ketentraman umum menjadi salah satu faktor yang ingin dirasakan oleh semua masyarakat yang hendak ingin berkunjung atau menikmati suasana berwisata. Namun adanya Pedagang Kaki Lima yang masih berkeliaran/berjualan disekitar trotoar/bahu jalan menjadi faktor terhambatnya ketertiban dan ketentraman umum. Oleh karena itu, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sangat dibutuhkan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber wawancara diperoleh melalui informan. Sumber data menggunakan primer dan sekunder dengan teknik analisis data melalui 4 tahap yang pertama pengumpulan data, kedua kondensasi data, ketiga penyajian data dan keempat kesimpulan hasil penyajian data. Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori komunikasi oleh Cangara, teori advokasi kebijakan oleh Wahab dan teori penertiban oleh Wibowo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang sudah berjalan dengan baik dan telah bertanggung jawab dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, sosialisasi penertiban, pemberian sanksi pelanggaran , penerapan regulasi penertiban. Namun di dalam penertiban ini masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu dari faktor internal maupun eksternal sehingga masih diperlukan beberapa alternatif kebijakan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kayu Tangan Kota Malang.
Kata Kunci : Kewenangan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima | en_US |
