| dc.description.abstract | Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan UMKM. Melalui e-procurement yang diatur dalam Perpres No. 54/2010 dan No. 16/2018, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM, termasuk di Kota Batu yang memiliki 14.000 UMKM. Meski alokasi anggaran pengadaan bagi UMKM mencapai Rp279,2 miliar pada 2023, banyak pelaku usaha belum memahami e-katalog. Pemkot Batu berupaya meningkatkan pemanfaatannya melalui sosialisasi, pendampingan, dan inovasi produk agar lebih kompetitif. Implementasi e-katalog yang optimal diharapkan mendukung UMKM serta menjamin kualitas dan harga barang.
Untuk mendukung penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilla S.Grindle yang terdiri dari conten of policy (interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementer, resources committed) dan context of implementation (power, interest, and strategy of actors involved, institution and regime characteristics, compliance and responsiveness).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kota Batu, dengan lokasi penelitian di CV. Bias Cipta Estetika. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa pelaku UMKM dan pegawai CV. Bias Cipta Estetika, serta data sekunder dari dokumen terkait. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, analisis negatif, dan membercheck untuk memastikan validitas hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-katalog di Kota Batu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses pasar bagi UMKM, meski masih menghadapi tantangan adaptasi teknologi dan regulasi. Kebijakan ini mempermudah akses pasar, memastikan pembayaran, dan meningkatkan transparansi, namun butuh pendampingan intensif. Keberhasilannya bergantung pada interaksi pemerintah, LKPP, penyedia jasa, dan UMKM, serta dukungan institusional. Tantangan utama meliputi infrastruktur, literasi digital UMKM, dan kompleksitas administrasi. Optimalisasi e-katalog memerlukan strategi pendampingan komprehensif dan penyederhanaan prosedur agar lebih efektif.
Kata Kunci: E-Katalog, Pengadaaan Barang dan Jasa, Implementasi Kebijakan | en_US |
