Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Kayutangan Dalam Peningkatan Perekonomian Umkm Dan Pengusaha Restaurant Jendral Basuki Rahmat Kota Malang

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan pembangunan kawasan Kayutangan Kota Malang dan dampaknya terhadap UMKM serta pengusaha restoran. Berdasarkan teori pembangunan ekonomi Adam Smith dan teori kebijakan publik, kebijakan satu arah di Kayutangan awalnya menurunkan pendapatan UMKM hingga 50%, namun seiring waktu, pendapatan kembali meningkat pesat karena meningkatnya jumlah pengunjung. Sayangnya, persaingan antar-UMKM juga semakin ketat, menekan keuntungan pelaku usaha kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan serta mengadakan Car Free Night guna menarik lebih banyak pengunjung. Namun, tantangan lain muncul, seperti kurangnya dukungan bagi tukang parkir yang pendapatannya belum stabil akibat kebijakan ini. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengatur zonasi parkir yang lebih tertata dan menyediakan solusi insentif bagi tukang parkir agar kebijakan ini dapat bermanfaat yang lebih merata bagi seluruh pihak.. Dengan demikian, produk UMKM dapat bertumbuh secara pesat dan meminimalisir persaingan dari produk luar kawasan. Kedua, pemerintah telah menghadirkan event besar disetiap bulannya di Kayutangan Heritage, Car Free Night, untuk menjadi wadah utama pelaku UMKM di Kota Malang. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan akan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk membantu UMKM menghadapi persaingan dan kondisi pasar yang berubah. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membantu perkembangan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan tersebut. kebijakan pembangunan kawasan Kayutangan di Kota Malang berfokus pada dampaknya terhadap perekonomian (UMKM) dan pengusaha restoran, khususnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kebijakan Pembangunan, Kawasan Kayutangan, Perekonomian UMKM, Pengusaha Restaurant