Implementasi Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Perda No. 1 Tahun 2017 dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Malang. Kedua, untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dikembangkan melalui interaksi langsung peneliti dengan informan kunci, seperti pihak BPBD Kota Malang dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang telah berjalan, namun belum optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan masih mengalami beberapa kendala dalam hal komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti adanya dasar hukum yang kuat, komitmen dari BPBD, dan partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah minimnya fasilitas infrastruktur drainase, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta peningkatan sarana-prasarana guna mendukung efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang. Penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Malang belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam hal komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan masih buruknya sistem infrastruktur, seperti drainase dan pengelolaan sampah, menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan banjir secara efektif di Kota Malang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Banjir, Hambatan dan tantangan