Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai sistem pengancaman pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembaruan sistem hukum pidana yang selama ini masih banyak mengacu pada KUHP warisan kolonial. Sistem pengancaman pidana berperan dalam membatasi atau memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga sangat berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana sistem pengancaman pidana menurut hukum pidana? 2.Bagaimana korelasi antara sistem pengancaman pidana dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengancaman pidana dalam hukum Indonesia pada umumnya diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang sektoral. Sistem ini menetapkan batas minimum dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, namun di sisi lain juga dapat membatasi ruang gerak hakim dalam mempertimbangkan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengancaman pidana yang proporsional dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.