| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi dari fenomena pemberitaan mengenai larangan penggunaan drone di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pasca ditemukannya ladang ganja. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media daring Indonesia menghadirkan realitas dengan strategi kebahasaan tertentu. Bahasa dalam pemberitaan tidak hanya sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi membentuk cara pandang pembaca terhadap suatu peristiwa. Setiap pilihan kosakata, struktur kalimat, dan gaya naratif mengandung ideologi yang dapat mendukung atau mengaburkan kepentingan tertentu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan: (1) mendeskripsikan bentuk representasi kebahasaan yang digunakan sepuluh media daring Indonesia dalam pemberitaan peristiwa penerbangan drone di Bromo, (2) menganalisis strategi bahasa yang mencakup kosakata, diksi, kohesi, koherensi, dan kalimat dalam pembentukan citra peristiwa, serta (3) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan representasi kebahasaan antar media
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Fokus analisis diarahkan hanya pada dimensi teks, yang mencakup kajian kosakata, diksi, metafora, tata bahasa, kohesi, dan koherensi. Sumber data berupa sepuluh teks berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia, Merdeka.com, Suara.com, Klikmedianetwork.com, Kompas.com, JawaPos.com, Liputan6.com, RadarSolo.com, Ntvnews.id, dan DetikJatim. Data dianalisis dengan mengidentifikasi pilihan bahasa yang digunakan media, kemudian dibandingkan untuk melihat pola dominan, variasi, serta kecenderungan ideologis yang terbentuk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media menggunakan strategi kebahasaan tertentu untuk membingkai isu larangan drone. (1) ditemukan tiga pola utama: penggunaan diksi formal, eufemisme, dan nominalisasi. Diksi formal berfungsi menampilkan kesan objektif dan profesional, eufemisme dipakai untuk melembutkan narasi yang berpotensi represif, sedangkan nominalisasi cenderung mengaburkan agen pelaku sehingga fokus dialihkan pada kebijakan atau aturan. (2) terdapat persamaan antar media, yaitu sama-sama menekankan legitimasi larangan drone melalui bingkai hukum, keamanan wisatawan, serta pelestarian lingkungan. Hal ini memperlihatkan upaya kolektif media dalam memperkuat wacana yang sejalan dengan kepentingan otoritas. (3) perbedaan tampak pada gaya penyajian media arus utama cenderung menghadirkan pemberitaan yang netral, informatif, dan formal, sementara media berbasis klik lebih menonjolkan dramatisasi, judul provokatif, serta narasi yang menekankan sensasionalisme.
Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa: (1) bahasa dalam pemberitaan larangan drone di Bromo tidak sepenuhnya netral, melainkan berfungsi sebagai perangkat konstruksi realitas sosial yang mendukung narasi hegemonik pemerintah dan aparat, (2) representasi kebahasaan dalam teks berita sarat kepentingan ideologis, sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis dalam menafsirkan informasi, dan (3) secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan analisis wacana kritis di Indonesia, khususnya pada kajian dimensi teks, sedangkan secara praktis mendorong peningkatan literasi media kritis agar pembaca mampu menilai berita dengan lebih cermat tanpa mudah terpengaruh framing ideologis media. | en_US |
