Implementasi Program Pelatihan Kerja Bagi Masyarakat (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Abstract

kurangnya keterampilan teknis maupun soft skills yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan tuntutan industri, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih terfokus dan berbasis pada keahlian yang spesifik, yang tidak sepenuhnya didapatkan melalui pendidikan formal. Selain itu, persaingan di dunia kerja semakin ketat, yang menuntut para pelamar untuk memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam hal keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, maupun pemahaman terhadap perkembangan teknologi terbaru. Dinas Tenaga Kerja Kota Malang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Adapun pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkompeten, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berkaitan dengan proses Implementasi Kebijakan dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III : Komunikasi, Sumberdaya,DIsposisi,Struktur Birokrasi Hasil dari penelitian ini implementasi program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang masih menghadapi sejumlah tantangan utama, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya berupa ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyebabkan biaya pelatihan tinggi dan durasi pelatihan tidak dapat memenuhi standar nasional. Meski demikian, program tetap berjalan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang menyediakan bahan, alat, dan instruktur pelatihan. Dari sisi komunikasi, terdapat kendala kedisiplinan peserta, sedangkan dalam indikator struktur birokrasi dan disposisi, Dinas menunjukkan komitmen pelaksanaan yang cukup baik meskipun belum didukung dengan struktur teknis yang ideal. Evaluasi dilakukan melalui survei alumni dan umpan balik LPKS, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program pelatihan tetap dibutuhkan masyarakat dan terus dijalankan meskipun belum maksimal dalam hal efektivitas pelaksanaan dan pencapaian hasil.