Analisis Implementasi Kebijakan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Pujon Lor, Kabupaten Malang)

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang yang mencatat 240.140 jiwa penduduk miskin atau 8,98% dari total populasi. Pemerintah merespons kondisi ini melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penentuan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan verifikasi dan validasi DTKS dalam Program PKH di Desa Pujonlor, termasuk proses pelaksanaan, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalilisis menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi di Desa Pujon Lor melalui Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan dengan bertahap per wilayah, dengan pengecekan data warga satu per satu untuk menentukan kelayakan penerima, penghapusan warga mampu, serta penambahan warga belum terdata. Hasil verifikasi kemudian divalidasi. Kepala Desa menetapkan hasil validasi DTKS berdasarkan keputusan bersama yang dihasilkan dari Musyawarah Desa, tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya netralitas pelaksana di tingkat RT, serta hambatan teknis dalam sistem SIKS-NG. Program PKH yang dilaksanakan berdasarkan data yang telah diverifikasi memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun di sisi lain memunculkan ketergantungan terhadap bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga efektivitas program dalam jangka panjang. Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, DTKS, PKH