| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang yang menimbulkan persoalan tata ruang dan ketertiban, namun tetap berp eran penting dalam perekonomian masyarakat kecil. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) berupaya menata sektor ini dengan mengacu pada konsep dynamic governance yang menekankan kemampuan berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir ulang (thinking again), dan berpikir lintas sektor (thinking across).
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini dianggap mampu menggali makna, pengalaman, dan interaksi para aktor yang terlibat secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Diskopindag, serta perwakilan PKL, dan disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif, serta diverifikasi melalui triangulasi untuk menjaga keabsahan temuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dynamic governance dalam pengelolaan PKL di Alun-Alun Kota Malang mulai terlihat melalui tiga aspek utama: perencanaan relokasi jangka panjang (thinking ahead), perubahan pendekatan dari penertiban ke pembinaan yang lebih humanis (thinking again), dan koordinasi lintas instansi dalam penataan kawasan (thinking across). Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi, belum terbangunnya sistem data terpadu, dan minimnya partisipasi masyarakat.
Kesimpulannya, penerapan dynamic governance di Kota Malang telah mengarah pada tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, meski masih menghadapi kendala struktural dan sosial. Penguatan sistem informasi, komunikasi publik, dan keterlibatan aktif PKL diperlukan agar pengelolaan sektor informal menjadi lebih tertib, inklusif, dan berkelanjutan.
Kata kunci : Dynamic governance, Pedagang Kaki Lima (PKL), Alun-Alun Kota Malang, | en_US |
