| dc.description.abstract | Tesis ini meguraikan penerapan prinsip Good Governance di tingkat desa merupakan tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Blitar, sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Good Governance di desa-desa Kabupaten Blitar, dengan fokus pada dua desa, yaitu Desa Sukorame dan Desa Sawentar. Penelitian ini juga berusaha untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Adapun permasalahanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan Good Governance di tingkat desa? Dan agaimana optimalisasi peran Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data sekunder dan primer. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/TUN/2013 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan di dua desa di Kabupaten Blitar, yaitu Desa Sukorame dan Desa Sawentar, yang representatif dalam menggambarkan kondisi pemerintahan desa dengan berbagai tantangan dan potensi untuk penerapan Good Governance.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi Kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan Good Governance, antara lain kapasitas sumber daya manusia, komunikasi yang efektif, transparansi pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam hal koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, serta keterbatasan dalam kapasitas teknis, yang menghambat efektivitas pengawasan dan perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, sejumlah desa menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi dan kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD melalui peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Kesimpulannya adalah optimalisasi kolaborasi Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan Good Governance di tingkat desa sangat bergantung pada sinergi antara kedua lembaga tersebut, serta peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah, Pemerintah desa perlu meningkatkan pelatihan dan pembekalan bagi Kepala Desa dan anggota BPD terkait prinsip-prinsip Good Governance, pengelolaan administrasi desa, dan pengawasan yang efektif. Pemerintah Kabupaten Blitar harus memperkuat koordinasi antara desa, BPD, dan masyarakat serta mendukung pengembangan sistem informasi desa untuk meningkatkan transparansi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Kata Kunci: Good Governance, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Blitar. | en_US |
