Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Tentang Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ( Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)

Abstract

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberi pemegang hak kepastian hukum dengan memberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Namun penerbitan sertifikat sering menghadapi masalah diantaranya yaitu tumpang tindih sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat hak atas tanah serta tanggung jawab kantor pertanahan kota malang dalam menangani permasalahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dengan melihat fenomena-fenomena hukum yang ada di masyarakat (menelaah bagaimana hukum bekerja di masyarakat). Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat bagaimana aspek hukum berperan di masyarakat Kantor pertanahan kota malang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih disebabkan oleh faktor dari masyarakat itu sendiri, baik sengaja (pada saat pengukuran tanah sengaja menentukan batas yang salah) maupun tidak sengaja (kurangnya kesadaran pemilik tanah, membiarkan tanahnya kosong tanpa pemeliharaan, atau bahkan pada saat penentuan batas tanah yang bersangkutan tidak berada di lokasi pada saat itu) dan kelalaian kantor pertanahan dalam melakukan verifikasi dan penelaahan data yuridis dan data fisik baik dari segi terkait riwayat tanah maupun langsung dilokasi tanah. Tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Malang mengenai tumpang tindih sertifikat kepemilikan tanah merupakan tanggung jawab administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 PP No. 24 Thn 1997 tentang “Pendaftaran Tanah”. Kantor Pertanahan Kota Malang selalu berupaya menyelesaikan permasalahan melalui mediasi atau melaksanakan perintah pengadilan yang suda berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Tumpang Tindih Sertifikat