Fernandez, M. Rizky(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana malpraktik terdapat dalam
Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan
pasal ini salah satunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ...
Prananto, Iksan(Universitas Islam Malang, 2023-01-13)
Kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana Indonesia
merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara
pidana, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut pasal ini
Keterangan ...
Wibawa, G.M.Angga Satrya(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Sanksi pembalakan liar ditegaskan dalam Undang-Undang Kehutanan
berupa sanksi pidana diberikan kepada siapa yang melakukan pembalakan liar,
menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dengan ancaman pidana penjara
maksimum ...
Junaeddy, M.(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Eksploitasi anak sekarang ini semakin marak, tidak dilakukan oleh
keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar. Pelakunya
terkadang orang tua sendiri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
Eksploitasi ...
Munikasari, Shandra(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum
normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga jenis bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier, ...
Mattenete, Anzhari(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau
konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari
keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. ...
Yamani, Akhmad Zaki(Universitas Islam Malang, 2023-01-13)
Penyelesaian sengketa melalui MK di Jakarta dirasakan sangat
memberatkan bagi peserta Pemilu karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan
yang murah, cepat dan efesien. Penyelesaian sengketa Pemilu yang selama ini ...
Ediwan, Elche Angelina(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Sanksi pidana terhadap anak pengguna narkotika didasarkan pada UU No
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 35. Anak pelaku
pidana narkotika dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 UU No 35 ...
Penelitian tentang “Tanggung Jawab Koorporasi atas Tindak Pidana Hak
Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” bertujuan untuk
mendeskripsikan bagaimana pengaturan tindak pidana hak cipta dalam hukum
positif ...
Prasnada, Famda Egga(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Dalam implementasinya, praperadilan biasa dilakukan dalam negara
hukum seperti Indonesia sepanjang proses penyidikan yang dilakukan didasarkan
pada aturan dalam KUHAP, meskipun tidak semua putusan praperadilan
dimenangkan ...
Rahman, Faizal(Universitas Islam Malang, 2023-01-14)
Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana memerlukan beberapa
alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP sepert: keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterarangan terdakwa. Saksi verbalisan
tidak ...
Penelitian tentang “Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran Nama Baik
dalam Kajian Hukum Positif Indonesia” bertujuan untuk mendeskripsikan
pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana
Indonesia ...
Mawarni, Wiwin(Universitas Islam Malang, 2023-01-11)
Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)”
bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan ...
Mulyawan, M.(Universitas Islam Malang, 2023-01-03)
Penelitan ini tentang “Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan
Sebagai Dasar Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi. Berangkat dari
permasalahan (1). Kedudukan Hukum Rapat Anggota Tahunan Sebagai Dasar
Dalam Menjalankan ...
Syafiudin, Ahmad Taufik(Universitas Islam Malang, 2022-12-10)
Penelitian tentang “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban
Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar di Wilayah Hukum Polres Malang”
bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban
penyalahgunaan ...
Solich, Wafdullah(Universitas Islam Malang, 2022-12-13)
Bentuk pemalsuan Akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan
notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264
KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. ...
Priyanto, Ganis Eko(Universitas Islam Malang, 2022-12-13)
Kedudukan hukum akte otentik yang dbuat oleh notaris, bahwa akte
otentik yang dibuat notaris secara yuridis adalah mengandung: pertama,
kemampuan lahiriah (uitwendige bewijskracht) dimana akta notaris merupakan
kemampuan ...
Hidayati, Ummi(Universitas Islam Malang, 2022-12-08)
Penelitian tentang “Konsep Linieritas Guru Sekolah Dasar pada
Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022” bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis Konsep linieritas guru sekolah dasar pada Kepmendikbudristek
nomor 56 ...
Akbar, Rizki(Universitas Islam Malang, 2022-11-04)
Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan
Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Kasus
Kejaksaan Negeri Batu)” bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi ...
Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia pada khususnya pasti akan mengalami peristiwa kematian. Ada berbagai konsepsi kewarisan yang digunakan di Indonesia, diantaranya ...