Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Oktarisa, Rilla Dwi

Dalam rangka peningkatan layanan dan perbaikan sistem, mohon maaf untuk sementara waktu Repositori UNISMA tidak dapat diakses secara optimal.

Show simple item record

dc.contributor.author	Oktarisa, Rilla Dwi
dc.date.accessioned	2022-07-07T05:23:50Z
dc.date.available	2022-07-07T05:23:50Z
dc.date.issued	2021-12-29
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4173
dc.description.abstract	Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tindak Pidana Panggilan Video Seks dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesiadengan rumusan masalah sebagaimana berikut : 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex/VCS) menurut hukum pidana? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex/VCS)? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul. Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana VCS adalah sama dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lainnya yakni dengan didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan baik Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi lebih khususnya panggilan video seks.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Pornografi	en_US
dc.subject	Panggilan Video Seks	en_US
dc.title	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia	en_US
dc.type	Other	en_US